nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan kebijakan pemerintah pusat mengenai program bahan bakar minyak (BBM) satu harga merupakan kebijakan yang harus dijalankan oleh semua daerah. 

"Daerah harus ikut kebijakan pusat dengan satu harga, yang tadinya di Papua bisa lima kali lipat itu menguntungkan masyarakat. Saya kira daerah merespons positif," kata dia di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (22/11). 

Dia menuturkan, daerah tidak menanggung biaya distribusi BBM satu harga ini. Dia mengatakan distribusi BBM satu harga akan ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). "Pertamina, standarnya sama," ujar dia. 

• Viral Video Pengemudi di SPBU Pintu 1 Unhas, Ini Kata Pertamina
• Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Unhas Blokade Jalan
• Demo Tolak Kenaikan BBM di Mamuju Sulbar, Mobil Mendagri Sempat Dihadang Mahasiswa
• Tolak Kenaikan Harga BBM, Demo Besar-besaran Bakal Digelar Serikat dan Partai Buruh, Ini Tanggalnya
• BBM Akhirnya Naik: Pertalite Jadi Rp10.000, Solar Rp6.800 dan Pertamax Rp14.500

Dia menegaskan BBM satu harga ialah penerapan harga BBM yang sama untuk semua wilayah. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan harga di satu wilayah dengan wilayah lain. "Saya kira pengertian harga sama, semua harus sama. Kalau Rp 1 rupiah semua sama," kata dia. 

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, Pertamina tidak akan rugi cukup besar dengan program BBM satu harga. Untuk mewujudkan program tersebut, Pertamina mengeluarkan dana Rp 800 miliar per tahun. Dana tersebut untuk menutupi biaya distribusi BBM ke wilayah terluar. 

Jonan mengungkapkan BBM satu harga di seluruh Indonesia merupakan komitmen besar Presiden Jokowi. BBM Satu Harga hanya berlaku pada Premium dan Solar bersubsidi saja‎, yang akan diterapkan mulai 1 Januari. 

"Ini BBM satu harga. Ini komitmen besar Bapak Presiden untuk memberlakukan satu harga di seluruh Indonesia. Peraturan teknis sudah diterbitkan. Ini hanya untuk Premium 88 dan Solar. Jadi di luar itu tetap," tutur Jonan.(p/ab)